Materi Sejarah Kelas XII IPS SMA KTSP 2006 Semester Genap

Materi Sejarah  Kelas XII IPS SMA KTSP 2006 Semester Genap - Sahabat sekalian pada kesempatan kali ini GuruSejarah.Com akan berbagi artikel mengenai Materi Mata pelajaran Sejarah  Untuk kelas XII KTSP 2006 Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial IPS untuk tahun pelajaran 2016 – 2017 semester genap, Semester genap dimulai pada bulan Januari 2017 dan akan berakhir pada bulan Juni 2017. Nah berikut ini Pokok Pokok Materi Materi Kelas XII Sejarah pada mapel sejarah Program Studi IPS.

1. Kehidupan Politik Indonesia Awal Kemerdekaan
2. Pemilihan Umum Tahun 1955
3. Nasionalisme Ekonomi
4. Gangguan Kemanan Dalam Negeri
5. Menggalang Kerjasama Internasional dan Solideritas Antar Bangsa
6. Konferensi London Tentang Terusan Suez
7. Pengiriman Pasukan Garuda
8. Dekrit Presiden 5 Juli 1959
9. Pelaksanaan Demokrasi terpimpin
10. Perjuangan Pembebasan Irian Barat
11. Perubahan Ekonomi Setelah Perang Dunia ke II
12. Perang Dingin dan Dampaknya Bagi Dunia
13. Gerakan Non Blok
14. ASEAN
15. Organisasi Konferensi Islam ( OKI )
16. Masyarakat Ekonomi Eropa
17. APEC     

Tujuan dan Keanggotaan Colombo Plan

Colombo Plan atau Program Colombo adalah organisasi regional yang mencakup konsep upaya kolektif antar-pemerintah untuk memperkuat pembangunan ekonomi dan sosial negara-negara anggotanya di wilayah Asia-Pasifik. Fokus utama dari semua kegiatan Colombo Plan adalah pada pengembangan sumber daya manusia. Colombo Plan didirikan tahun 1951, pada awalnya bernama “Colombo Plan for Cooperative Economic Development in South and Southeast Asia”.  Markas besar Colombo Plan berada di Kolombo, Sri Lanka. 

Pada saat ini fokus kegiatan Colombo Plan adalah pembangunan sumber daya manusia di kawasan Asia dan Pasifik. Indonesia menjadi anggota Colombo Plan tahun 1953.

A. Latar Belakang Colombo Plan

Colombo Plan lahir dari sebuah Konferensi Menteri Luar Negeri Negara-Negara Persemakmuran yang diselenggarakan di Colombo,  Sri Lanka, pada bulan Januari 1950. Pada pertemuan ini, Komite Konsultasi dibentuk untuk memberikan kerangka di mana usaha-usaha kerja sama internasional dapat dipromosikan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat di wilayah itu. 

Walaupun awalnya dibentuk sebagai badan kerja sama sementara yang berlangsung hanya selama jangka waktu enam tahun, Colombo Plan telah diperpanjang beberapa kali sampai tahun 1980 saat akhirnya diperpanjang selamanya. Colombo Plan adalah sebuah kerangka kerja untuk pengaturan bilateral yang melibatkan bantuan luar negeri dan bantuan teknis untuk pengembangan ekonomi dan sosial di daerah anggotanya.

Organ utama dari Colombo Plan adalah - "Komite Permusyawaratan", "Dewan" dan "Sekretariat". Biaya Administrasi dan Sekretariat Dewan ditanggung bersama oleh 25 negara-negara anggota. 

B. Tujuan Colombo Plan

Tujuan utama Colombo Plan adalah mendukung pembangunan ekonomi dan sosial negara anggota, memajukan kerjasama teknik serta membantu alih teknologi antar negara anggota, memfasilitasi transfer dan berbagi pengalaman pembangunan antar negara anggota sekawasan dengan penekanan pada konsep kerjasama Selatan-Selatan.

C. Struktur Colombo Plan

Struktur Organisasi Colombo Plan terdiri dari Consultative Committee yang merupakan badan utama dan bertemu sekali dalam dua tahun, Colombo Plan Council merupakan bandan pelaksana keputusan Consultative Committee, dan Colombo Plan Secretariat. Biaya administrasi Sekretariat Colombo Plan dan Dewan Colombo Plan ditanggung secara rata oleh semua negara anggota melalui kontribusi tahunan. Sementara biaya pelatihan dan pendidikan didanai secara sukarela oleh negara donor baik anggota maupun non-anggota Colombo Plan.

Sekretariat CP memiliki lima program yaitu:

1.       Programme for Public Administration (PPA) . Program ini bertujuan untuk pembangunan human capital sektor publik di negara anggota melalui program pelatihan dan Lokakarya.

2.      Programme for Private Sector Development (PPSD). Program ini difokuskan pada pembangunan sosial dan ekonomi negara anggota melalui capacity building of small and medium enterprises yang meliputi pelatihan transfer of technology, business management, WTO Trade Policies, dan isu-isu perdagangan internasional. 

3.      Drug Advisory Programme (DAP). Dimulai sejak tahun 1973, program ini merupakan program pertama yang menangani drug abuse di kawasan Asia Pasifik. Program ini memberikan kontribusi signifikan kepada para negara anggota dengan peningkatan capacity building staf pemerintah dan organisasi masyarakat yang berhubungan dengan penanganan drug abuse.

4.      Long-term Fellowship Programme (LFP). Program pendidikan jangka panjang baik untuk master degree atau non-degree untuk sektor pemerintah negara anggota.

5.       Programme on Environment (ENV). Program ini disetujui pembentukannya pada tahun 2005 dan pemerintah Thailand telah memberikan komitmen untuk memberikan dana awal kegiatan selama 3 tahun pertama (2005-2008). Program ini akan memberikan pelatihan jangka panjang dan pendek di bidang lingkungan.

C. Keanggotaan Colombo Plan

Kini Colombo Plan, yang semula beranggotakan 7 negara anggota Persemakmuran. Colombo Plan mula-mula hanya beranggotakan negara-negara Persemakmuran, yakni Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru sebagai negara-negara pemberi bantuan. Sedangkan India, Pakistan dan Sri Lanka sebagai negara-negara yang menerima bantuan. Saat ini Colombo Plan telah berkembang menjadi suatu organisasi internasional dengan 25 negara anggota. Berikut ini anggota dari Colombo Plan.

No.	Anggota Ekonomi	Tahun Aksesi	No.	Anggota Ekonomi	Tahun Aksesi
1.	Afganistan	1963	2.	Amerika Serikat	1951
3.	Australia	1950	4.	Bangladesh	1972
5.	Bhutan	1962	6.	Fiji	1972
7.	Filipina	1954	8.	India	1950
9.	Indonesia	1953	10.	Iran	1966
11.	Jepang	1954	12.	Korea Selatan	1962
13.	Laos	1951	14.	Malaysia	1957
15.	Maladewa	1963	16.	Mongolia	2004
17.	Myanmar	1952	18.	Nepal	1952
19.	Pakistan	1950	20.	Papua Nugini	1973
21.	Selandia Baru	1950	22.	Singapura	1966
23.	Sri Lanka	1950	24.	Thailand	1954
25.	Vietnam	2004

Ada empat anggota yang keluar yaitu Britania Raya (1991), Kamboja (2004), Kanada(1992), dan Vietnam Selatan (1975)

Indonesia telah menerima banyak bantuan pendidikan dan pelatihan yang ditawarkan oleh CP. Berdasarkan data Sekretariat Colombo Plan, selama kurun waktu 1995-2007, jumlah peserta Indonesia dalam berbagai program Colombo Plan tercatat sekitar 1131 orang, yang menjadikan Indonesia sebagai negara kedua terbesar (setelah Afghanistan), yang menerima bantuan Colombo Plan. Dalam beberapa tahun terakhir kegiatan yang menonjol antara Indonesia dan CP adalah program pelatihan penanganan Drug Abuse yang dikordinasikan oleh Badan Nark*tika Nasional bekerjasama dengan beberapa pesantren di Indonesia dibawah organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU). 

Pada Colombo Plan Consultative Committee Meeting ke-41 yang diselenggarakan bulan Agustus 2008 di Kuala Lumpur, telah disepakati Colombo Plan’s Strategic Vision 2025  yang dituangkan dalam suatu rencana kerja tahunan Colombo Plan. Indonesia telah menyampaikan kesediaan bekerjasama dengan Colombo Plan dalam pelatihan di bidang Economic and Social Studies, yang mencakup Local Economic Development, Poverty Reduction, Micro Finance serta Family Planning yang akan dilaksanakan pada tahun 2010.

Sumber :
http://kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Colombo-Plan.aspx
http://id.wikipedia.org/wiki/Colombo_Plan

Sumber Tulisan

http://www.mikirbae.com/2016/07/tujuan-dan-keanggotaan-colombo-plan.html

Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Setiap entitas negara yang berdaulat pastilah memiliki kebijakan yang mengatur hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan tersebut sering disebut sebagai politik luar negeri. Kebijakan tersebut merupakan pencerminan dari kepentingan nasional tiap-tiap negara dan merupakan aspek yang penting dalam hubungan pelaksanaan kepentingan luar negeri. Begitupun dengan Indonesia, yang juga memiliki kebijakan politik luar negeri yang dikenal dengan nama Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

Politik luar negeri bebas aktif dicetuskan oleh Muhammad Hatta dalam pidatonya yang kemudian diberi judul “Mendayung Diantara Dua Karang” dihadapan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat di Yogyakarta pada 2 September 1948. Ide dasar politik luar negeri bebas aktif yang dikemukakan oleh Hatta dilandasi pemikiran rasional dan bahkan kesadaran penuh akan prinsip-prinsip realisme dalam menghadapi dinamika politik internasional dalam konteks dan ruang waktu yang spesifik.

Maksud dari Politik Bebas Aktif menurut Hatta adalah Bebas, artinya menentukan jalan sendiri, tidak terpengaruh oleh pihak manapun juga; Aktif, artinya aktif mengusahakan menuju perdamaian dunia dan bersahabat dengan seluruh bangsa.

Makna yang tertanam dalam politik luar negeri bebas aktif ialah politik luar negeri bebas aktif tidak bisa dilepaskan dari nila-nilai pancasila yang tertanam di dalamnya, yang kedua bahwa politik luar negeri bebas aktif harus bertujuan sebagai penyelamat dan penuntun bangsa Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya, yang ketiga bahwa dalam pencapaian guna mendapat apa yang menjadi kepentingan nasional bangsa Indonesia diperlukan kebijakan-kebijakan yang bersifat independen, dan yang terakhir bahwa kebijakan politik luar negeri Indonesia harus dibangun secara praktis melalui pencarian solusi yang sesuai dengan kepentingan Indonesia dan melihat pada situasi juga fakta yang ada.

Sumber Tulisan:

http://allanakbar.blogspot.co.id/2010/03/politik-luar-negeri-bebas-aktif.html

Politik Apartheid di Afrika Selatan

A. Latar Belakang Munculnya Politik Apartheid di Afrika Selatan

        Apharteid berasal dari bahasa Belanda yang artinya pemisahan. Pemisahan disini berarti pemisahan orang-orang Belanda (kulit putih) dengan penduduk asli Afrika (kulit hitam). Apharteid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politik resmi Pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri dari program-program dan pertaruran-peraturan yang bertujuan untnk melestarikan pemisahan rasial.

        Secara struktual, Apartheid berarti adalah kebijaksanaan mempertahankan dominasi minoritas kulit putih atas mayoritas bukan kulit putih melalui pengaturan masyarakat di bidang sosial budaya, politik militer dan ekonomi Kebijakan ini berlaku tahun 1948.

Pada saat itu Afrika Selatan dibagi menjadi 4 gol ras utama yaitu:

              a. Kulit putih

              b. Kulit hitam

              c. Kulit berwarna

              d. Asia

        Masalah Apartheid berawal dari pendudukan yg dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa di Afrika. Bangsa Eropa yang pertama kali datang ke Afrika Selatan adalah bangsa Belanda. Bangsa Belanda datang ke Afrika Selatan dipimpin oleh Jan Anthony van Riebeeck. Kedatangan Bangsa Belanda ini menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat Afrika selatan.Masyarakat Afrika selatan menjadi dibawah pendudukan bangsa Eropa (B.Belanda atau kulit putih), sehingga masalah kulit ini yg menjadi titik pangkal munculnya masalah Apartheid.

        Bangsa Belanda langsung menetap di Afrika Selatan. Mereka sering disebut dengan bangsa Boer. Kedatangan bangsa Belanda diikuti oleh bangsa Inggris yang berhasil melakukan penguasaan dari Afrika-Utara(Mesir),Afrika-Selatan (Cape Town). Kedatangan Inggris menyebabkan “perang Boer” antara Inggris dan Belanda. Inggris berhasil mengalahkan Belanda sehingga wilayah Afrika-selatan menjadi daerah kekuasaan Inggris. Akhirnya,Inggris menjadi penguasa Afrika selatan.Dengan kemenangan Inggris maka banyak orang Inggris yang datang ke Afrika selatan. Pada tahun 1910 dibentuk Uni Afrika Selatan yg merupakan gabungan dari kedua Republik kaum Boer, yaitu Transvaal dan Orange Kree Style dengan Cape Colony dan Natal. Uni Afrika Selatan adalah dominion Inggris.

B. Perkembangan politik Apartheid di Afrika Selatan

         Pada 1948, Partai Nasional terpilih untuk menguasai Afrika Selatan. Hal ini memperkuat implementasi pemisahan rasial di bawah kekuasaan kolonial Inggris dan Belanda, dan pemerintahan Afrika Selatan selanjutnya sejak terbentuknya perserikatan (Union). Pemerintahan Nasionalis mengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang ke dalam tiga ras, mengembangkan hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum pass dan batasan pemukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitam yang jauh lebih besar. Sistem pemisahan ini kemudian dikenal secara kolektif sebagai apartheid.

        Pemencilan ini dimaksudkan kulit putih untuk mengontrol kekayaan yang mempercepat industrialisasi dari 1950an, '60an, dan ' 70an. Selama minoritas Kulit Putih menikmati standar paling tinggi di seluruh Afrika, seringkali dibandingkan dengan negara-negara barat Dunia Pertama, mayoritas Kulit Hitam tetap dirugikan dalam setiap tingkat, meliputi pendapatan, pendidikan, rumah, dan tingkat harapan hidup. Pada 31 Mei 1961, mengikuti referendum orang-orang kulit putih, negara ini menjadi sebuah republik dan meninggalkan Persemakmuran (Britania). Ratu Elizabeth II tidak lagi menjadi kepala negara dan Gubernur Jendral terakhir menjadi Presiden Negara.

            Apartheid menjadi semakin kontroversial, mendorong ke arah meluasnya sanksi internasional, divestasi dan kerusuhan serta penindasan dalam Afrika Selatan. Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah, dan kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan, demonstrasi, protes, dan sabotase dengan menggunakan bom atau cara lain, oleh berbagai gerakan anti-apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC).

C. Dampak politik Apartheid bagi Afrika Selatan

          

          Orang-orang kulit hitam yang semula tidak mengerti bahwa kebijakan pemerintahannya, lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya adalah diskriminasi rasial (perbedaan warna kulit). Oleh karena itu mereka bangkit mengadakan perlawanan, tetapi pemerintaha Pieter Botha dengan kejam menumpas setiap perlawanan yang terjadi. Banyak tokoh-tokoh kulit hitam yang dijebloskan dalam penjara, seperti tokoh kharismatik Nelson Mandela yang terpaksa mendekam dalam penjara selama 27 tahun.

              Politik Apartheid dirancang oleh Hendrik Verwoed. Apartheid menurut bahasa resmi Afrika Selatan adalah Aparte Ontwikkeling artinya perkembangan yang terpisah.

Memperhatikan makna dari arti Apartheid itu kedengarannya baik yaitu tiap golongan masyarakat, baik golongan kulit putih maupun golongan kulit hitam harus sama-sama berkembang. Tapi perkembangan itu didasarkan pada tingkatan sosial dalam masyarakat yang pada prakteknya menjurus pada pemisahan warna kulit dan terjadinya penistaan dari kaum penguasa kulit putih terhadap rakyat kulit hitam.Verwoed menyusun rencana pembentukan homeland, yang disebut juga Batustan. Homeland dilaksanakan dengan diadakannya pembagian kembali Afrika Selatan berdasarkan wilayah kesukuan.

             Tiap orang kulit hitam Afrika Selatan diharuskan menjadi warga negara salah satu homeland atas dasar tempat lahirnya. Untuk memantapkan proyek homeland dikeluarkan bantuan biaya untuk perangsang termasuk perangsang untuk pemasukan modal dari luar untuk homeland. Kemajuan-kemajuan kecil tampak dari proyek itu.

D. Berakhirnya Politik Apartheid di Afrika Selatan

          Pemisahan suku di Afrika selatan mendapat tanggapan dari dunia lnternasional. Di Afrka selatan sering terjadi pemberontakan-pemberontakan untuk menghapus pemerintahan Apartheid. Gerakan yg terkenal dilakukan oleh rakyat kulit hitam di Afrika selatan dipelopori oleh African National Congrees (ANC) dibawah pimpinan Nelson Mandela. Pada pemerintahan Frederick Willem de Klerk, Nelson memimpin aksi rakyat Afrika selatan untuk tinggal di rumah,aksi tersebut mendapat tanggapan oleh pemerintah dengan menjebloskan Nelson ke penjara, tetapi kemudian ia dibebaskan. Pembebasan ini membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat Afrika selatan. Maka untuk pertama kalinya pada tanggal 2 Mei 1990 pemerintahan Afrika selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat UU non Rasial. Pada tanggal 3 Juni 1990 de Klerk menghapus UU Darurat Negara yang berlaku hampir di setiap bagian Afrika selatan.

           Perjuangan Nelson Mandela memakan waktu yang cukup lama. Nelson Mandela terus berjuang untuk mencapai kebebasan negrinya baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Upaya-upaya yang ditempuh Nelson Mandela mulai menampakan hasil yang menggembirakan ketika F.W.de Klerk memberikan angin segar kebebasan bagi warga kulit hitam.

Pada tanggal 21 Februari 1991, Presiden de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan ekstitensi sistem politik Apartheid di hadapan parlemen Afrika selatan

                Pengumuman itu diikuti penghapusan 3 UU yg memperkuat kekuasaan Apartheid,yaitu:

1. Land Act: UU yang melarang org kulit hitam mempunyai tanah di luar wilayah tempat tinggal yang ditentukan.                       .

2. Group Areas Act : UU yg mengatur pemisahan tempat tinggal Orang-orang kulit putih dengan kulit hitam.                                      

3. Population Registration Act : UU yang mewajibkan orang kulit hitam untuk mendaftarkan diri menurut kelompok suku masing- masing                      

           Pengahpusan UU tersebut diikuti dengan janji pemerintahan de Klerk untuk menyelenggarakan pemilu tanpa pembatsan rasial. Pada pemilu Multirasial tahun 1994, partai yang dipimpin oleh Nelson Mandela yaitu ANC, berhasil menjadi pemenang. Pada tanggal 9 Mei 1994 Nelson Mandela dipilih oleh Majelis Nasional sebagai Presiden Afrika selatan, yaitu Pres pertama orang kulit hitam. Pada tanggal 10 Mei 1994 Nelson Mandela dilantik sebagai presiden dalam upacara megah di Union Building, Pretonia. Peristiwa ini merupakan perjuangan rakyat Afrika selatan. Sejak terhapusnya Apartheid, Afrika selatan mulai membangun negerinya agar sederajat dengan negara lain di dunia.

PENUTUP

Kesimpulan

          Apharteid berasa ldari bahasa Belanda yang artinya pemisahan. Pemisahan disini berarti pemisahan orang-orang Belanda (kulit putih) dengan penduduk asli Afrika (kulit hitam). Apharteid kemudian berkembang menjadi suatu kebijakan politik dan menjadi politik resmi Pemerintahan Afrika Selatan yang terdiri dari program-program dan pertaruran-peraturan yang bertujuan untuk melestarikan pemisahan rasial. Pemerintahan Nasionalis mengatur jalannya undang-undang pemisahan, menggolongkan orang-orang ke dalam tiga ras, mengembangkan hak-hak dan batasan-batasan untuk masing-masing golongan, seperti hukum pass dan batasan pemukiman. Minoritas kulit putih menguasai mayoritas kulit hitam yang jauh lebih besar. Apartheid menjadi semakin kontroversial, mendorong ke arah meluasnya sanksi internasional, divestasi dan kerusuhan serta penindasan dalam Afrika Selatan. Suatu periode panjang penindasan oleh pemerintah, dan kadang-kadang dengan kekerasan, pemogokan, demonstrasi, protes, dan sabotase dengan menggunakan bom atau cara lain, oleh berbagai gerakan anti-apartheid yang diikuti terutama oleh Kongres Nasional Afrika (ANC). Di Afrka selatan sering terjadi pemberontakan-pemberontakan untuk menghapus pemerintahan Apartheid. Gerakan yang terkenal dilakukan oleh rakyat kulit hitam di Afrika selatan dipelopori oleh African National Congrees (ANC) dibawah pimpinan Nelson Mandela.pada tanggal 2 Mei 1990 pemerintahan Afrika selatan mengadakan perundingan dengan ANC untuk membuat UU non Rasial. Pada tanggal 3 Juni 1990 de Klerk menghapus UU Darurat Negara yang berlaku hampir di setiap bagian Afrika selatan. Upaya-upaya yang ditempuh Nelson Mandela sangat lama hingga mulai menampakan hasil yang menggembirakan ketika F.W.de Klerk memberikan angin segar kebebasan bagi warga kuli thitam. Pada tanggal 21 Februari 1991, Presiden de Klerk mengumumkan penghapusan semua ketentuan dan ekstitensi sistem politik Apartheid di hadapan parlemen Afrika selatan.

DAFTAR PUSTAKA

Soeratman Darsti. 2012. Sejarah Afrika, ombak, Yogyakarta.

http://indonesiadalamsejarah.blogspot.com/2012/03/nelson-mandela-dan-politik-apartheid.html

http://zounathan.blogspot.com/2012/02/politik-apartheid-afrika-selatan.html

Sumber Tulisan

http://deviciptyasari.blogspot.co.id/2014/03/politik-apartheid-di-afrika-selatan.html